 |
| Dokpim. |
|Heri Setiawan/D2|
Sukabumi – Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami, bersama Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi menghadiri penyampaian hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Acara tersebut berlangsung di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center (JCC), Jalan Gatot Subroto No.1A, Jakarta Pusat, pada Senin (8/7/2024).
Acara ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo (Jokowi). Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih kepada BPK yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara serta terus meningkatkan profesionalismenya. Presiden juga mengucapkan selamat kepada jajaran pemerintahan baik pusat maupun daerah atas predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, Presiden menekankan bahwa WTP bukanlah sebuah prestasi melainkan kewajiban.
“WTP bukan prestasi tetapi kewajiban setiap lembaga penyelenggara negara dalam penggunaan APBN dan APBD secara baik dan dipertanggungjawabkan dengan baik,” tegas Presiden.
Selain WTP, Presiden juga membahas tentang geopolitik, perdagangan, perubahan iklim, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi global.
“Alhamdulillah, ekonomi politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tumbuh di atas 5 persen serta inflasi tetap terjaga. Untuk tumbuh lebih kompetitif dengan negara lain, kita harus lincah, cepat, dan taktis serta mampu memanfaatkan peluang,” tambahnya.
Presiden juga menekankan pentingnya melanjutkan reformasi struktural dan penyederhanaan prosedur untuk layanan yang lebih efektif dan berorientasi pada hasil, serta mengapresiasi peran BPK yang terus berusaha membangun ekosistem pemerintahan yang akuntabel.
Sementara itu, Kepala BPK RI, Isma Yatun, dalam sambutannya mengapresiasi dedikasi, kinerja, inovasi, dan terobosan dalam transformasi digital oleh jajaran BPK. Ia menyebutkan LKJPP sebagai bagian dari LKPP sebagai langkah cermat dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui perencanaan serta penganggaran yang terfokus dan terintegrasi.
“Kita ketahui dinamika pengelolaan keuangan negara semakin berkembang dan penuh tantangan, karena itu membutuhkan multi-stakeholder engagement yang efektif dan kolaboratif,” ujar Isma Yatun.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan pondasi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sebagai landasan yang kuat bagi pemerintahan selanjutnya.
Acara dilanjutkan dengan penyerahan hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh Ketua BPK RI, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA, kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo.
Usai perhelatan, Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami, menjelaskan bahwa kepala daerah diundang dan dikumpulkan untuk menyinergikan akuntansi di setiap daerah guna mendukung efektivitas pembangunan.
“Kita berkumpul di sini dalam rangka menyinergikan kembali proses akuntansi pemerintahan di tiap-tiap daerah sehingga harus bisa menjadi alat untuk berfungsinya pembangunan,” kata Bupati.
Mengenai WTP, Bupati melanjutkan bahwa predikat tersebut bukanlah satu kebanggaan tetapi merupakan motivasi untuk terus melakukan pencermatan dalam penataan sistem keuangan di daerah.
“Intinya, hari ini dikumpulkan untuk menegaskan kembali bahwa proses pengelolaan anggaran negara harus terus transparan serta dilakukan dalam konsep pembangunan,” pungkasnya.